Komisi V Apresiasi Langkah Kemendes-PDTT dalam Memajukan BUMDes
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (22/9/2021). Foto: Agung/Man
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi mengapresiasi langkah pendampingan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang. Desa Wisata Sanankerto dinilai memiliki ekowisata yang potensial.
“Kami memberikan apresiasi atas inisiasi dan pendamping Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya memajukan BUMDes, sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan pengembangan masyarakat desa," ungkap Arwani saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (22/9/2021).
Untuk itu, Komisi V DPR RI memberikan catatan yang perlu diperhatikan yakni Kemendes-PDTT didorong untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDes, terutama untuk mengkonsolidasikan aset BUMDes. "Juga meningkatkan pengawasan, mendukung penguatan manajemen dan kelembagaan BUMDes melalui dukungan teknis, fasilitasi permodalan dan jaringan kerjasama dengan pihak terkait," terang Arwani.
Ia menambahkan, BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes juga bukan semata profit oriented, tapi harus ada social benefit. "Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa," terang Anggota Fraksi PPP DPR RI itu.
Adapun Desa Wisata Sanankerto memiliki potensi ekowisata Boon Pring yang terkenal dan memberi dampak luar biasa terhadap peningkatan ekonomi desa dan terbukanya lapangan kerja baru. Bupati Malang Sanusi yang hadir saat itu mengatakan potensi pendapatan dari desa itu dapat mencapai kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp 5 miliar per tahunnya. Turut hadir jajaran pejabat dari Direktorat Jenderal Kemendes-PDTT. (ah/sf)